Rabu, 21 November 2012

Kumpulan Skripsi Ilmu Pemerintahan

Di bawah ini adalah beberapa contoh skripsi yang bisa anda jadikan bahan referensi sebelum menyusun skripsi, tesis maupun tugas akhir.

jika sahabat mahasiswa pengen menghemat waktu? kami menyediakan paket "mega skripsi" paket kumpulan skripsi lengkap semua jurusan hanya dengan Rp.125.000,- anda sudah mendapat lebih dari 3200 skripsi lengkap berbagai jurusan dan fakultas. skripsi yang kami berikan berupa file doc, sehingga sahabat mahasiswa dapat dengan mudah mengedit skripsinya kembali. tunggu apa lagi mw cepat lulus wisuda dan jadi sarjana pesanlah sekarang juga, kesempatan terbatas.

silahkan menghubungi kami disini >>>>>

PESAN SKRIPSI



Silahkan lihat Paket Skripsinya di bawah ini :
1 Paket = 1 DVD isi 1300 Skripsi Lengkap Semua Jurusan Rp.100.000,-
2 Paket = 2 DVD isi 2300 Skripsi Lengkap Semua Jurusan Rp.135.000,-
3 Paket = 3 DVD isi 3300 Skripsi Lengkap Semua Jurusan Rp.175.000,-
Semua Skripsi Sudah lengkap Dengan Format doc dari BAB 1 - BAB V, File Skripsi Kami pisahkan per jurusan dalam 1 folder sehingga dengan mudah dilihat.

untuk skripsi Teknik Informatika kami menambahkan program+sourcekode lengkap perjudul skripsi yang bisa langsung anda pakai, program - program yang ada memakai bahasa pemrograman :
  1. VB ( Visual Basic 6.0)
  2. Java
  3. PHP & MySql
  4. Delphi
  5. Borland Delphi
  6. C++
  7. dll...
Untuk Program+Sourcekode hanya kami berikan di paket 3, tidak untuk paket yang lain.
Kumpulan Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan

  1. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelangdalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah(Studi Kasus Kantor Pariwisata Kabupaten Magelang)
  2. PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUNGLUR KECAMATAN PARE
  3. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Menungkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa(Studi Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)
  4. Partisipasi Politik Masyarakat Buruh Tani Pada Pemilu 1999( Suatu Studi Di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu )
  5. Upaya Dinas Pendapatan Daerahdalam Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame(Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sumenep)
  6. Implementasi perda no. 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pkl dalam peningkatan tingkat kesejahteraan pkl di kota malang
  7. Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Pembangunandaerah Di Kabupaten Bangkalan(Kajian Tentang Peranan Ulama Dalam Perspektif Otonomi Daerah)
  8. Pelayanan Pada Masyarakat Di Desa Tunglur Kecamatan Pare
  9. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
  10. PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA WAJAK KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG
  11. PERAN PIMPINAN DALAM MEMBERIKAN MOTIVASI KEPADA KARYAWAN GUNA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PABRIK GULA MODJOPANGGOONG TULUNGAGUNG (Studi Penelitian Kepemimpinan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung)
  12. PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DALAM PENGEMBANGAN KOTA (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan)
  13. PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK REKLAME
  14. KESIAPAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember)
  15. Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur (Suatu studi di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tulungagung)
  16. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR ( Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah)
  17. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA BATU
  18. UPAYA MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA ( Studi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan )
  19. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA ( Studi di Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk )
  20. PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PASURUAN
  21. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR GUNA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
  22. UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Etnis Madura di Jalan Juanda Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang)
  23. UPAYA DIPENDA KABUPATEN NGANJUK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR RETRIBUSI PASAR
  24. PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA (Studi Pada Bagian Kepegawaian Kantor Sekretariat Kabupaten Jombang )
  25. UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Batu Kota Batu)
  26. PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN DI KOTA MALANG (Studi Pada Kantor Sosial Kota Malang)
  27. PERANAN HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Malang)
  28. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKATAN KREATIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kepemimpinan di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)
  29. POLITIK ISLAM DI ERA REFORMASI (Respon Partai Politik Islam Peserta Pemilu 1999 terhadap Isu-Isu Kontemporer Bangsa)
  30. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur)
  31. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA (Studi di Masyarakat Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)
  32. UPAYA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA (Studi Kasus di Kabupaten Nganjuk)
  33. UPAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIJINAN BIDANG KESEHATAN (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi)
  34. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PETANI DALAM PEMILU 2004 Di DESA GONDANG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO
  35. PERANAN KANTOR PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Kantor Pariwisata Kabupaten Tegal)
  36. PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM MENGHADAPI OTONOMI KHUSUS BERDASARKAN UU RI NO 21 TAHUN 2001 (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua)
  37. KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN TUBAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA (Studi di Obyek Wisata Goa Akbar Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)
  38. PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) DI KABUPATEN MALANG (Studi Perbandingan di Desa Pemenang Lomba Otonomi dan Desa bukan Pemenang Lomba Otonomi di Wilayah Kabupaten Malang)
  39. PROGRAM DINAS KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DENGAN POLA JARINGAN USAHA KOPERASI ( Studi di Dinas Koperasi Kota Malang )
  40. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004 (Studi Kasus di Desa Pucuk Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)
  41. PENGARUH KEBIJAKSANAAN PIMPINAN PERHUTANI DALAM PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI (Studi di Perum Perhutani KPH Cepu Unit I Jawa Tengah)
  42. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
  43. PERAN DESA ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Study Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Propensi Bali)
  44. PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS (STA) MANTUNG DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KABUPATEN MALANG (Studi di Dinas Pasar Kabupaten Malang)
  45. PARITISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU 5 APRIL 2004 (Studi di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
  46. EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR DINAS PENDAPATAN KOTA BATU DALAM TERCAPIANYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Dinas Pendapatan Kota Batu)
  47. USAHA PERHUTANI DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN KAYU JATI (Studi Tentang Tingkat Pencurian Kayu Jati di lingkungan Perhutani KPH Ngawi Di Desa Planglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)
  48. FUSI DELAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 1999 YANG TIDAK LOLOS “ELECTORAL TRESHOLD” MEMBENTUK PARTAI SARIKAT INDONESIA (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Malang)
  49. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH N0. 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Di Dinas Kimpraswil)
  50. EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI
  51. Optimalisasi Fungsi Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Untuk Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah ( Study di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang )
  52. PEMBERDAYAAN APARATUR BAPPEDA DI KABUPATEN GRESIK
  53. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG DALAM PENGEMBANGANUSAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MEMPRODUKSI PRODUK UNGGULAN DAERAH( Study Perda No 1 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang)
  54. Konflik Agraria Pada Masyarakat (Studi Kasus Konflik Agraria Di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)
  55. POLA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR PEMERINTAH DAERAH
  56. Pengaruh Konflik Agama Terhadap Pembangunan Daerah ( Studi kasus di Kabupaten Ende )
  57. PERANAN CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAMRANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI
  58. PERANAN CAMAT TANGERANG DALAM MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN
  59. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
  60. PERANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN (DIPERTA) KABUPATEN MALANG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi di Kantor DIPERTA Kabupaten Malang)
  61. KONFLIK PEMIKIRAN ANTARA PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) DENGAN PARTAI SOSIALIS INDONESIA (PSI) DALAM PERIODE 1955-1960
  62. Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa (Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)
  63. KONFLIK DPD PAN KOTA MALANG PASCA MUSYDA I
  64. PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA BLITAR PADA ERA OTONOMI DAERAH (PADA LEMBAGA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BLITAR)
  65. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MADIUN (Studi pada Bagian Keuangan Skretariat Daerah Kota Madiun)
  66. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 (Studi di Kecamatan Turen Kabupaten Malang)
  67. UPAYA DINAS PENDAPATAN KOTA BATU DALAM MEREALISASIKAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK HOTEL PERIODE 2004
  68. PERANAN CAMAT DALAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN ( Studi di Kantor Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan )
  69. PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DALAM PEMILU 2004 (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Kota Batu)
  70. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik Tentang Pengendalian Limbah Industri (Studi di Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik
  71. Penyusunan Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah (Kajian Tentang Kebijaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Batu)
  72. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2004 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu),
  73. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DALAM MENINGKATKAN POTENSI PERIKANAN DARAT (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak)
  74. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DALAM MENINGKATKAN POTENSI PERIKANAN DARAT (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak)
  75. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PEDESAAN (Studi Kantor Perhubungan Kabupaten Demak)
  76. Upaya Pemerintah Kota Batu Dalam Membangun Profesionalisme Aparatur Perpajakan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hotel
  77. Implementasi Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Kota Dalam Pengembangan Kota (Studi Perda No. 19 Tahun 2000 Tentang RTRW Kabupaten Probolinggo),
  78. PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN MUNA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (Suatu Studi Tentang Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara)
  79. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 09 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)
  80. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak
  81. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak
  82. Partisipasi Politik Kaum Perempuan dalam Lembaga Legislatif pada Pemilu 2004 (Studi pada Lima Partai Pemenang Pemilu 2004)
  83. Strategi Dinas Pariwisata Kota Batu Dalam Pengembangan kepariwisataan dalam mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Batu),
  84. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Jaring Pengaman Sosial di Puskesmas Dau (Studi di Puskesmas Dau Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
  85. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Wonorejo Di Kabupaten Tulungagung (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung),
  86. IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DAN KONTROL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PERIODE 1999-2004
  87. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PEDAGANG PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN PERTAMA 5 JULI 2004 Study Penelitian Partisipasi Politik Masyarakat Pedagang di Pasar Blimbing Kecamatan Blimbing Malang
  88. KEBIJAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN RUMAH TOKO DI KOTA MALANG (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Malang)
  89. FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DI DESA PATEMON KEC. KREJENGAN KAB. PROBOLINGGO)
  90. PROGRAM BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI (BLKPPTKLN) WONOJATI MALANG
  91. SEKOLAH DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN MALANG (Studi Pada Sekolah Demokrasi di PL?CID?s Averroes Community Malang).
  92. MODEL REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) ( Studi di Kantor DPD PKS Kabupaten Lamongan )
  93. EFEKTIVITAS SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA (Studi Pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur)
  94. PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada DPRD Kabupaten Malang)
  95. KINERJA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Penelitian Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Madiun Bagian Pelayanan Pajak Tahunan)
  96. PENGEMBANGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (Studi Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Pelayanan Publik Pada PT. Pos Indonesia Kota Malang)
  97. PENGARUH KEBERADAAN DAERAH WISATA BAHARI LAMONGAN (WBL) TERHADAP PERUBAHAN NILAI-NILAI SOSIAL MASYARAKAT (Studi di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)
  98. IMPLEMENTASI PERDA NO. 5 TAHUN 2005 TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Kota Mojokerto)
  99. POLA KEMITRAAN PENGELOLAAN HUTAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DENGAN PERUM PERHUTANI DI WILAYAH KABUPATEN MALANG (Studi Pada PKPH di KPH Malang)
  100. PENGELOLAHAN AIR BERSIH DI DESA LAMONGREJO KABUPATEN LAMONGAN
  101. KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM (KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN KOTA BATU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)
  102. SEKOLAH DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN MALANG (Studi Pada Sekolah Demokrasi di PL?CID?s Averroes Community Malang).
  103. KINERJA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi pada Women?s Crisis Centre Sukma Bangsa Malang)
  104. HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (Studi di Dinas Pariwisata Kota Batu)
  105. POLA KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA BATU DENGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PANDERMAN GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
  106. EKSISTENSI KOMISI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur)
  107. PROSES PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2003 (Studi Di Wilayah Kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
  108. PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRI TAPE SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH ( Studi Di Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso)
  109. IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR NO.27 TAHUN 2004 TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang)
  110. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATAKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa)
  111. PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM RANGKA DESENTRALISASI OTONOMI DAERAH (Studi Pada Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)
  112. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Pengelolaan Sampah ( Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batu)
  113. UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (Studi Pada Kantor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan)
  114. KEBIJAKAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI PEMBALAKAN HUTAN DIWILAYAH KPH MALANG (STUDI DI KPH MALANG)
  115. PERAN PEMERINTAH BANGKALAN DALAM PENYELASAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN BANGKALAN DENGAN NELAYAN PASURUAN (Studi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan )
  116. PERSEPSI ELIT PARTAI POLITIK TERHADAP KINERJA WALIKOTA BATU ( Studi di DPD Partai GOLKAR, DPD Partai Amanat Nasional, DPC Partai Demokrat Kota Batu)
  117. PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIJINAN (Studi Tentang Pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Pada Dinas Perijinan Kota Malang)
  118. DAMPAK PEMBANGUNAN WISATA BAHARI LAMONGAN (WBL) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITARNYA
  119. PERSEPSI MASYARAKAT KOTA TARAKAN TERHADAP PEMBENTUKAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA
  120. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN BAHAYA FLU BURUNG DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Study Penanganan Flu Burung di Kabupaten Tulungagung)
  121. DAMPAK PENGEMBANGAN SENTRA TAMBAK UDANG TERHADAP KERUSAKAN HUTAN MANGROVE KAWASAN PESISIR PANTAI MUARAREJA KOTA TEGAL
  122. IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR NO.27 TAHUN 2004 TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang)
  123. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (Studi Implementasi Kebijakan Program Langit Biru Sumber Tidak Bergerak (STB) Di Kabupaten Gresik)
  124. Persepsi Pejabat Daerah Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Analisa Birokrasi di Kabupaten Sumenep)
  125. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPA) DI AREA BUDIDAYA TAMBAK BENOWO SURABAYA (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya)
  126. EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI CITIZEN?S CHARTER (KONTRAK PELAYANAN) (STUDI DI PUSKESMAS BENDO KOTA BLITAR)
  127. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIH PEMULA DALAM MENGGUNAKAN HAKPILIHNYA (Studi Pemilu Presiden Dan wakil Presiden Putaran II Pada Kecamatan Sukun Kota Malang)
  128. STRATEGI PARTAI GOLKAR DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2007 (Studi di DPD Partai Golkar Kota Batu)
  129. KERJASAMA ANTAR DAERAH GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN Studi Kasus Hubungan Kerjasama Kelembagaan Di Lima Daerah: Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen
  130. PERANAN TIM SUKSES DALAM PEMENANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG PERIODE 2005-2010 (Studi di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa)
  131. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING ( Studi Kasus Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat)
  132. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL MINING
  133. Membangun Masyarakat Lombok Barat Melalui Budaya Patut Patuh Patju (Studi di Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat)
  134. IMPLEMENTASI PRINSIP PELAYANAN PRIMA PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (Studi Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Halmahera Barat)
  135. PROSES PEMEKARAN KABUPATEN TANA TIDUNG
  136. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PASCA SERTIFIKASI ISO 9001: 2000 (Studi di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya)
  137. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI NELAYAN KECIL(P4K) (Studi Deskriptif di Desa Olean Kecamatan Situbondo)
  138. KONFLIK SOSIAL ANTAR MASYARAKAT PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)
  139. PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN DALAM PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI KULIT (Studi Pada Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan)
  140. PERAN PERUSAHAAN ASING DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Implementasi Program Community Development PT. Freeport Indonesia di Desa Banti Kec. Tembagapura Kab. Timika Propinsi Papua)
  141. PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA (Studi di Desa Sumberbrantas Sebagai Hasil Pemekaran Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu ).
  142. ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2001-2006
  143. EVALUASI PILKADA LANGSUNG (Studi di Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ngawi)
  144. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Kasus Di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah)
  145. KEMBALINYA KAUM BANGSAWAN KE TAMPUK KEKUASAAN (Studi Kasus Terpilihnya Kaum Bangsawan sebagai Bupati di Kabupaten Bima)
  146. STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MERAIH DUKUNGAN MASSA (Studi Pada Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang 2007-2008)
  147. PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( Studi di Badan Pengawasan Kabupaten Malang )
  148. IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NO. 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
  149. KINERJA PELAYANAN PUBLIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) ( Studi Pada PT KAI DAOP IX Jember Dalam Pelayanan Angkutan Lebaran 2008)
  150. PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY DI DESA Study Kasus Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Candirejo Kab. Magetan
  151. ?Upaya Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk? (Studi Pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi)
  152. PERSEPSI GURU BANTU TERHADAP REKRUITMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN 2006 ( Studi di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang)
  153. ?PENGELOLAAN OBYEK WISATA BENDUNGAN SELOREJO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR? (Studi di K ecamatan Ngantang Kabupaten Malang)
  154. KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ( Studi Pada Bagian Kepegawaian Kota Batu)
  155. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GRESIK DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PERIKANAN DARAT (Study Petani Tambak Desa Semamper Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)
  156. UPAYA KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi tentang pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kecamatan Nganjuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk)
  157. PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN (Studi Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Malang)
  158. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemerintahan Desa (Studi Tentang Pertisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi APB Desa Di Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
  159. PENGARUH PROGRAM AKREDITASI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALANG
  160. PERSEPSI MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN NO 12 TAHUN 2006. (Studi Pelaksanaan UU di Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar)
  161. ?STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH? (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Tulungagung)
  162. PERAN BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PONOROGO DALAM PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI
  163. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
  164. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PPAT NOTARIS DALAM PENCATATAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN (Studi Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)
  165. KINERJA DEPARTEMEN AGAMA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN URUSAN HAJI KEPADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan)
  166. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi)
  167. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Bagian Pelayanan Pelanggan Bidang Pasang Baru Dan Tambah Daya di Kantor PLN-UP Malang Kota)
  168. PARTISIPASI PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS DALAM PENDIDIKAN POLITIK (Studi Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Di Desa Menala Dusun Tanakakan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)
  169. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (BLOCK GRANT) DESA
  170. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPK-MM) (Studi pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar)
  171. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI PROPINSI JAWA TIMUR BERKAITAN DENGAN STANDAR PELAYANAN (Studi di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)
  172. PERSEPSI MAHASISWI DAN ORGANISASI PEREMPUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Study pada Universitas Muhammadiyah Malang, PSWK, KPI Cabang Malang)
  173. ? KINERJA PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)? (Studi pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan)
  174. KINERJA PERPAJAKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PADA SEKTOR PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  175. KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO
  176. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN PASCA GEMPA BUMI DI KABUPATEN ALOR ( Studi Di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur )
  177. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi di Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat)
  178. PERSEPSI BURUH KOTA MALANG TERHADAP SK GUBERNUR NO.188/318/KPTS/013/2006 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI JAWA TIMUR TAHUN 2007
  179. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP CALON TENAGA KERJA INDONESIA ( STUDI TENTANG PENERTIBAN UNIT PELAYANAN, PENYULUHAN, PENDAFTARAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (UP3CTKI) ILEGAL OLEH DISNAKER KABUPATEN MADIUN)
  180. UPAYA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BOJONEGORO DALAM RANGKA MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  181. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO DALAM MENGEMBANGKAN KESENIAN REOG MENJADI TUJUAN UTAMA WISATA (Studi di Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo)
  182. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
  183. UPAYA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PELANGGAN
  184. Implementasi Kebijakan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi
  185. EFEKTIFITAS BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE III (2005-2006) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA TERTINGGAL (Studi di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)
  186. IMPLEMENTASI CITIZEN?S CHARTER DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK (Studi di Puskesmas Bendo, Kepanjenkidul Kota Blitar)
  187. PERAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DALAM PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) (Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)
  188. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C Di KOTA MALANG ( Studi Penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Malang )
  189. PERSEPSI TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PARTISIPASI KIAI DALAM POLITIK (Studi di PDM dan PCNU Kabupaten Lumajang)
  190. KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI KEPARIWISATAAN (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah)
  191. FUNGSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT (Studi di PDAM Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah)
  192. IMPLEMENTASI PROGRAM MALANG IJO ROYO-ROYO II (MIRR II) DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN KOTA (Studi pada Dinas pertamanan Kota Malang)
  193. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI KOTA BATU (Studi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Batu)
  194. PERAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF (Study kasus di kecamatan Gunungsari, kab. Lombok Barat)
  195. PERSEPSI MASYARAKAT KELOMPOK TANI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN TENTANG DISTRIBUSI PUPUK ( Studi Di Desa Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk )
  196. PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN TUBAN (STUDI PADA LSM FITRA, WAR DAN KPI TUBAN)
  197. REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI DI KOTA PROBOLINGGO (Studi di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Di Kota Probolinggo)
  198. PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BAHARI LAMONGAN ( WBL ) DI KABUPATEN LAMONGAN
  199. KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN NGAWI DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
  200. Aktivitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Meningkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah (Study di BPN Kabupaten Malang)
  201. PROFIL BUDAYA POLITIK (Studi pada Aktivis Mahasiswa di Kota Malang)
  202. UPAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM REHABILITASI HUTAN DI BLITAR SELATAN PASCA BANJIR BANDANG
  203. PERUBAHAN SIKAP BADAN SILATURRAHMI ULAMA PESANTREN MADURA (BASSRA) TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA – MADURA (SURAMADU) (Study kasus Tentang Perubahan Sikap Ulama Madura)
  204. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI (Studi Mengenai Peran MCW Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi 2,1 M Di DPRD Kota Malang)
  205. PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT DESA TERHADAP RENCANA PERUBAHAN STATUS DARI DESA MENJADI KELURAHAN (Studi di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)
  206. UPAYA PUSKESMAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA PADA MASYARAKAT ( Studi Di Puskesmas Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)
  207. STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS KEBERSIHAN KOTA MALANG)
  208. PERANAN ELIT INFORMAL DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRI TAPE (Studi di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)
  209. PROSES PEMEKARAN WILAYAH DESA DITINJAU DARI ASPEK OTONOMI DAERAH Studi di Wilayah Desa Tambak Asri sebagai Desa Induk dan Desa Sidoasri sebagai Pemekaran di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
  210. EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DALAM MELAKUKAN REHABILITASI LAHAN DILUAR KAWASAN HUTAN MELALUI PELAKSANAAN GERHAN (Studi pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Ngawi)
  211. UPAYA PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR (Studi di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)
  212. KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM MEMBUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATU
  213. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KOTA PASURUAN (Studi Pada Tokoh Masyaralat Kota Pasuruan)
  214. PENANGANAN KONFLIK ANTAR MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KOTA MADIUN (Studi di Perguruan Persaudaraan Setia Hati Madiun)
  215. KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM MEMBUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATU
  216. UPAYA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI UJUNG PANDARAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
  217. KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MALANG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI KOTA MALANG (Studi Pada Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Di Kota Malang)
  218. ?PERAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN MALANG DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI KONSTITUENNYA?
  219. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG KESEHATAN (PKPS-BBM BIDKES) DI PUSKESMAS NGANJUK KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
  220. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
  221. DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP PENDAPATAN SOPIR ANGKUTAN KOTA MALANG
  222. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 (Studi di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)
  223. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH LSM PARAMITRA MALANG
  224. PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN DALAM PEMBERDAYAAN KERAJINAN KULIT SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH (Study Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
  225. STRATEGI PARTAI GOLKAR DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2005 (STUDI DI DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN MALANG)
  226. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi tentang Implementasi Upah Minimum Kota oleh Kantor Tenagakerja Kota Kediri)
  227. PENGEMBANGAN SEKTOR KEPARIWISATAAN DALAM MENUNJANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KEDIRI (Studi pada Obyek Wisata Poh Sarang dan Ubalan)
  228. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI KESENIAN DAERAH
  229. KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2004 (Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang)
  230. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ( Studi Tentang Penerapan Parkir Berlangganan di Kabupaten Lumajang)
  231. ?DEMOKRASI PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN? (Studi pada Pondok Pesantren Fathul ?Ulum Kwagean Krenceng Kepung Kediri)
  232. PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN LIAR DI KABUPATEN BANGKALAN
  233. PERANAN KYAI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN BUPATI SECARA LANGSUNG PADA TANGGAL 30 JUNI 2005 DI KABUPATEN LAMONGAN
  234. PERANAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN (Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan BRI Unit Desa Palampitan Kabupaten Hulu Sungai Utara)
  235. PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DI DESA BORO KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR
  236. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM OPTIMALISASI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN ( Studi di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan )
  237. PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PERHUTANI (Studi di Perum Perhutani KPH Malang, Jawa Timur)
  238. PERAN PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro)
  239. KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG
  240. ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK REKLAME ( Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak )
  241. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur)
  242. PERSEPSI PESANTREN NGRUKI TERHADAP TERORISME (Studi Di Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta Jawa Tengah)
  243. PERAN KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JOMBANG DALAM MENANGANI KONFLIK BURUH PADA CV. VARIA USAHA
  244. PENGARUH KEBIJAKAN PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN (PADI)
  245. KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN MALANG
  246. Pelaksanaan fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( studu tentang pelaksanaan fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggran 2004 ?2005 )
  247. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL ARJOSARI SEBAGAI UPAYA MEMPERBESAR PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
  248. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)KABUPATEN SAMPANG NOMOR 32 TAHUN 2002 (Studi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)
  249. KEBIJAKAN DINAS PENGAWAS BANGUNAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DI KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LIMBAH INDUSTRI
  250. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ( Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang )
  251. PERANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG DALAM PELESTARIAN KESENIAN TRADISI WAYANG KULIT KHAS MALANG
  252. FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Madura)
  253. PERSEPSI PARTAI POLITIK BERBASIS ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM SERATUS (100) HARI PEMERINTAHAN KABINET INDONESIA BERSATU ( Studi di DPP Partai Keadilan Sejahtera, DPP Partai Bintang Reformasi, DPP Partai Kebangkitan Bangsa)
  254. EFEKTIFITAS KINERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI SERTIPIKASI TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo)
  255. Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Desa
  256. Peran BAPPEDA Kota Ternate Dalam Perencanaan Pembangunan Pasca Kerusuhan 1999-2001
  257. KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK (Studi Deskriptif Tentang Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Blitar)
  258. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JUSUF KALLA DALAM MASA SERATUS HARI KERJA (Studi Perbandingan antara Masyarakat Desa Mulyoagung dengan Masyarakat Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
  259. PERANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM MEMBERDAYAKAN POTENSI PERKEBUNAN (Studi pada Sub Dinas Perkebunan Propinsi Maluku Utara)
  260. PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI GARAM DI DESA TAMBAKAGUNG KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
  261. MODEL REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG TAHUN 2005 (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang)
  262. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA DI ERA OTONOMI DAERAH
  263. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004-2005 DI KOTA MALANG
  264. PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (Studi Kasus Pada Home Industri Onix Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)
  265. IMPLEMENTASI PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DIBIDANG KESEHATAN PADA PUSKESMAS SEKETENG KECAMATAN SUMBAWA
  266. PROGRAM DINAS TENAGA KERJA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA INDONESIA (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri)
  267. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL GEMPOL-PANDAAN (Studi tentang Persepsi Masyarakat di Kecamatan Gempol dan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)
  268. MANAJEMEN PELATIHAN TENAGA KERJA DI BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PENGEMBAGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI (BLKPPTKLN) WONOJATI MALANG
  269. SISTEM KADERISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Kota Malang)
  270. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HOME INDUSTRI BATIK GEDOG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT Studi di Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)
  271. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA (STUDI PADA ASOSIASI PEKERJA SEJAHTERA MALANG (APSM) KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG)
  272. UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM REHABILITASI KAWASAN HUTAN ( Studi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung)
  273. UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN (Studi Pada Kantor Sosial Kota Malang)
  274. EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
  275. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP NOMOR 28 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN DASAR 9 (SEMBILAN) TAHUN DI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
  276. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Di Desa Sooko Kecamatan Sooko)
  277. Peranan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemuda (Studi di DPC PDI-P Kab. Ngajuk)
  278. PENDAPATANPETANI TEBU PASCA KEBIJAKAN TATA NIAGA IMPOR GULA (Studi Pada Desa Gondanglegi Kabupaten Malang)
  279. KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
  280. PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT ( Penelitian Di Kantor Cabang Nahdlatul Ulama Kota Batu )
  281. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BUPATI BLITAR ( Studi di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)
  282. KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR DESA ( Study di Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)
  283. PROGRAM BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN (DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT)
  284. PEMBANGUNAN MALANG TOWN SQUARE (MATOS) DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA MALANG 2001-2011
  285. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JEMBER ( Studi Pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember )
  286. FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo)
  287. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KEBERSIHAN KOTA ( Studi Di Dinas Kebersihan Kota Malang )
  288. PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL BATIK GEDOG (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tuban)
  289. PENGARUH INDUSTRIALISASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
  290. PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KAYU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
  291. STRATEGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN (Studi Pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar)
  292. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN STADION KANJURUHAN (Studi pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Malang)
  293. PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN (BAPPEKAB) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TRENGGALEK
  294. PERSEPSI AKTIVIS MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MALANG TERHADAP KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
  295. INTERAKSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN HUTAN PANDERMAN ( Studi di masyarakat sekitar hutan di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu)
  296. PERAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN LUMAJANG DALAM MEMBINA PENGRAJIN INDUSTRI KECIL GENTENG
  297. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DI KOTA PONOROGO (Studi Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ruko di Kecamatan Ponorogo)
  298. SKRIPSI ?KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PONOROGO DALAM MELESTARIKAN KESENIAN TRADISIONAL REOG PONOROGO? (Studi di Kantor Pemerintah Daerah Ponorogo, Asosiasi Paguyuban Kesenian Reog, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo)
  299. PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA KRADENAN KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN
  300. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN MALANG TOWN SQUARE (MATOS) DI KOTA MALANG (Studi terhadap Warga Masyarakat Sekitar Matos)
  301. UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DALAM PELESTARIAN BUDAYA CEPROTAN (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pacitan)
  302. MANAJEMEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI TAMBAK (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Gresik)
  303. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA MALANG
  304. PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENINGKATKAN KINERJA
  305. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OBYEK PAJAK (SIMOP) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Malang)
  306. AFILIASI POLITIK ( Studi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo)
  307. PROSES TERBENTUKNYA GABUNGAN PENGUSAHA KECIL MINYAK DAN GAS (GAPINA MIGAS) SEBAGAI UPAYA MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH (Studi di Dewan Pimpinan Daerah Gapina Migas Jawa Timur)
  308. MASYARAKAT MADANAI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH
  309. PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PASURUAN TERHADAP PEMINDAHAN TERMINAL BUS DI KOTA PASURUAN
  310. PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2003 (Studi Pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo)
  311. PROSES PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI TINJAU DARI ASPEK OTONOMI DAERAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 4 TAHUN 2000 (Study di Kecamatan Gerung dan Kecamatan Sekotong Tengah Sebagai Kecamatan Induk dan Kecamatan Lembar Sebagai Pemekaran di Kabupaten Lombok Barat)
  312. EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  313. PROSES PEMILIHAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BESAR PERIODE 2003 Di ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P)
  314. PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENGENAI KEPEMIMPINAN SEKRETARIS DAERAH DI ERA REFORMASI (Studi Tentang Kepemimpinan Sekretaris Daerah Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban)
  315. UPAYA PARTAI POLITIK YANG LOLOS ELECTORAL TRESHOLD PADA PEMILU 1999 DALAM MEMPERTAHANKAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU 2004 (Studi di DPC PDIP, PPP dan DPD PAN kota Surabaya)
  316. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BATU DALAM PENGEMBANGAN SEBAGAI KOTA WISATA (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)
  317. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
  318. PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENYIAPKAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DI KABUPATEN BOJONEGORO
  319. ?UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KEBUTUHAN AIR BERSIH KEPADA MASYARAKAT? (Studi Pada Kantor PDAM Kabupaten Pamekasan)
  320. UPAYA DINAS KOPERASI KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KOPERASI DARI ASPEK KELEMBAGAAN
  321. UPAYA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MADIUN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PELANGGAN
  322. PERAN KYAI DALAM MEMBENTUK PRILAKU POLITIK MASYARAKAT MADURA (Studi Pada Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)
  323. UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
  324. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR KELAUTAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang)
  325. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR WISATA PASIR PUTIH (Studi Pada Sub Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo)
  326. PERSEPSI MASYARAKAT DESA TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Cepoko, Kecamatan Penekan, Kabupaten Magetan)
  327. PROGRAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KHAYANGAN API DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)
  328. UPAYA DINAS PASAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR GUNA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Pasar Kabupaten Bangkalan)
  329. PERAN PIMPINAN INFORMAL DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SUKOKERTO KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO (Studi di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo )
  330. PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM 2004 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KOTA MALANG
  331. UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN POTENSI DESA (Studi di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)
  332. PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)
  333. KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBERDAYAAN SEKTOR KELAUTAN.
  334. PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN KABUPATEN LUMAJANG DALAM PELAYANAN KEBERSIHAN KOTA
  335. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MADIUN DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA KOTA MADIUN
  336. IMPLEMENTASI POLA HUBUNGAN EKSEKUTIF ? LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Pemerintahan Kota Malang)
  337. IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN) DI DESA JATIGONO KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG
  338. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN MALANG
  339. PERAN BADAN KESATUAN BANGSA (BAKESBANG) DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) KABUPATEN MALANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMANTAPAN STABILITAS DAERAH
  340. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIMA (Studi Pada BAPPEDA Kabupaten BIMA)
  341. UPAYA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desa Belung, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)
  342. UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENANGGULANGI MASALAH SAMPAH (Studi di Dinas Kebersihan Kota Surabaya)
  343. KADERISASI PADA PARTAI GOLONGAN KARYA (Studi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang Periode 1999-2004)
  344. EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KAMPANYE DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004 DI KABUPATEN MALANG (Studi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang)
  345. PROSES PEMILIHAN BAPAK RAJA ( KEPALA DESA ) BERDASARKAN ADAT DESA SIRI SORI ISLAM (Studi di Desa Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah )
  346. UPAYA PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi di Bagian Kepegawaian Kota Batu)
  347. PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA MASYARAKAT DI KABUPATEN SERANG
  348. UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS ANGGOTA DPRD ( Studi Pada Partai PDIP Kabupaten Magetan ) Skripsi
  349. PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun)
  350. ?STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM PEMENANGAN PEMILU LEGISLATIF 2004? (Studi di DPD PAN Kabupaten Blitar).
  351. IMPLEMENTASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Studi diskriptif di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)
  352. KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA (Studi di Kabupaten Seruyan)
  353. IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DAERAH PAPUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK ( Penelitian di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Papua )
  354. ENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN ARUS WISATAWAN (Studi di Pesisir Balekambang Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)
  355. STRATEGI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) DALAM PEMENANGAN PEMILU 2009 (Studi di DPC Partai HANURA Kabupaten Nganjuk)
  356. PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM ILKADA LANGSUNG KOTA MALANG (Studi di SMA N 08 Kota Malang)
  357. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA 2008 KOTA MALANG (Study kasus di Kecamatan Sukun Kota Malang)
  358. REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan)
  359. UPAYA PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA ( Studi Kasus pada Dinas Pariwisata kota Batu)
  360. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (Studi Alokasi Dana Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu)
  361. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
  362. PARTICIPATORY BUDGETING ( Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008)
  363. PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN (Studi Mengenai Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat
  364. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PLUS PADA MASYARAKAT MISKIN (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan DAU)
  365. PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN (Studi pada Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)
  366. KEBIJAKAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KOTA JAMBI DALAM UPAYA PENERTIBAN PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK KARET
  367. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan)
  368. SIKAP ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH TERHADAP PARTAI MATAHARI BANGSA (Studi pada Angkatan Muda Muhammadiyah dan Partai Matahari Bangsa di Kota Malang)
  369. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN SOCIAL FORESTRY (Studi Di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan Masyarakat Hutan Samarinda)
  370. KESIAPAN KPUD KOTA MALANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2009
  371. DAMPAK KEBERADAAN PT. FREEPORT INDONESIA TERHADAP KONFLIK ANTAR ETNIS DI KABUPATEN MIMIKA (Studi Pada Konflik Antar Etnis di Kabupaten Mimika)
  372. PERAN PANWAS DALAM PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA 2008 DI KOTA MALANG
  373. POLA PENGKADERAN POLITIK MUHAMMADIYAH (Studi pada PWM Kalimantan Timur)
  374. POLA REKRUITMEN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN PONOROGO DALAM MENYONGSONG PEMILU LEGISLATIF 2009 (Studi di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Ponorogo)
  375. PERANAN SERIKAT TANI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Sengketa Hak Atas Tanah Antara Aliansi Gerakan Reforma Gerakan Reforma Agraria Dengan TNIAL Di Pagak Kabupaten Malang)
  376. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Pada Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)
  377. PENGUATAN BASIS MASSA PARTAI POLITIK (Studi Pada PKB dan PAN Kota Malang)
  378. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA KEPADA PT LAMINDO INTER MULTIKOM
  379. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN KONTROL PUBLIK (Studi Tentang Peran MCW (Malang Corruption Watch) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang di Bidang Pendidikan)
  380. STRATEGI PARTAI BARU DALAM MEMPEROLEH DUKUNGAN PADA PEMILU 2009 (Study Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Batu )
  381. STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MERAIH DUKUNGAN MASSA ( Studi Perbandingan Pada PDI-P dan PPP Kota Blitar )
  382. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG PELAYANAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA DI ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA
  383. EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMULIHAN KONDISI MASYARAKAT PASCA BANJIR (Studi di Satuan Pelaksana Bencana Kabupaten Ponorogo)
  384. PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI NUSA TENGGARA TIMUR
  385. PERSEPSI SANTRI PONDOK PESANTREN BAITUL ARQOM DALAM PROSES PEMILIHAN ANGGOTA LEGESLATIF 2009
  386. KONFLIK MASSA DALAM PILKADA LANGSUNG DI MALUKU UTARA 2007-2008
  387. DAMPAK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (KIK) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan)
  388. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI TIMUR DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS (Studi di Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur)
  389. EFEKTIVITAS KPK DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI LEMBAGA PERADILAN (Studi Kasus KPK 2008)
  390. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN (Studi pada Desa Rensing Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur )
  391. KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM (Studi di Kantor Satuan Pelaksana Penanganan Bencana SATLAK PB Pemerintah Kabupaten Malang)
  392. KONFLIK PILKADA DI TUBAN (Studi pada KPUD dan Panwaslu Kabupaten Tuban)
  393. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASURANSI KESEHATAN MISKAN DI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
  394. KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM (KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN KOTA BATU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)
  395. SEKOLAH DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN MALANG (Studi Pada Sekolah Demokrasi di PL?CID?s Averroes Community Malang).
  396. KINERJA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi pada Women?s Crisis Centre Sukma Bangsa Malang)
  397. HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (Studi di Dinas Pariwisata Kota Batu)
  398. POLA KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA BATU DENGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PANDERMAN GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
  399. EKSISTENSI KOMISI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur)
  400. PROSES PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2003 (Studi Di Wilayah Kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
  401. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelangdalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah(Studi Kasus Kantor Pariwisata Kabupaten Magelang)
  402. PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUNGLUR KECAMATAN PARE
  403. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Menungkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa(Studi Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)
  404. Partisipasi Politik Masyarakat Buruh Tani Pada Pemilu 1999( Suatu Studi Di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu )
  405. Upaya Dinas Pendapatan Daerahdalam Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame(Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sumenep)
  406. Implementasi perda no. 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pkl dalam peningkatan tingkat kesejahteraan pkl di kota malang
  407. Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Pembangunandaerah Di Kabupaten Bangkalan(Kajian Tentang Peranan Ulama Dalam Perspektif Otonomi Daerah)
  408. Pelayanan Pada Masyarakat Di Desa Tunglur Kecamatan Pare
  409. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
  410. PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA WAJAK KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG
  411. PERAN PIMPINAN DALAM MEMBERIKAN MOTIVASI KEPADA KARYAWAN GUNA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PABRIK GULA MODJOPANGGOONG TULUNGAGUNG (Studi Penelitian Kepemimpinan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung)
  412. PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DALAM PENGEMBANGAN KOTA (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan)
  413. PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK REKLAME
  414. KESIAPAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember)
  415. Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur (Suatu studi di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tulungagung)
  416. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR ( Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah)
  417. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA BATU
  418. UPAYA MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA ( Studi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan )
  419. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA ( Studi di Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk )
  420. PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PASURUAN
  421. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR GUNA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
  422. UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Etnis Madura di Jalan Juanda Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang)
  423. UPAYA DIPENDA KABUPATEN NGANJUK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR RETRIBUSI PASAR
  424. PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA (Studi Pada Bagian Kepegawaian Kantor Sekretariat Kabupaten Jombang )
  425. UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Batu Kota Batu)
  426. PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN DI KOTA MALANG (Studi Pada Kantor Sosial Kota Malang)
  427. PERANAN HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Malang)
  428. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKATAN KREATIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kepemimpinan di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)
  429. POLITIK ISLAM DI ERA REFORMASI (Respon Partai Politik Islam Peserta Pemilu 1999 terhadap Isu-Isu Kontemporer Bangsa)
  430. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur)
  431. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA (Studi di Masyarakat Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)
  432. UPAYA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA (Studi Kasus di Kabupaten Nganjuk)
  433. UPAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIJINAN BIDANG KESEHATAN (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi)
  434. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PETANI DALAM PEMILU 2004 Di DESA GONDANG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO
  435. PERANAN KANTOR PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Kantor Pariwisata Kabupaten Tegal)
  436. PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM MENGHADAPI OTONOMI KHUSUS BERDASARKAN UU RI NO 21 TAHUN 2001 (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua)
  437. KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN TUBAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA (Studi di Obyek Wisata Goa Akbar Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)
  438. PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) DI KABUPATEN MALANG (Studi Perbandingan di Desa Pemenang Lomba Otonomi dan Desa bukan Pemenang Lomba Otonomi di Wilayah Kabupaten Malang)
  439. PROGRAM DINAS KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DENGAN POLA JARINGAN USAHA KOPERASI ( Studi di Dinas Koperasi Kota Malang )
  440. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004 (Studi Kasus di Desa Pucuk Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)
  441. PENGARUH KEBIJAKSANAAN PIMPINAN PERHUTANI DALAM PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI (Studi di Perum Perhutani KPH Cepu Unit I Jawa Tengah)
  442. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
  443. PERAN DESA ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Study Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Propensi Bali)
  444. PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS (STA) MANTUNG DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KABUPATEN MALANG (Studi di Dinas Pasar Kabupaten Malang)
  445. PARITISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU 5 APRIL 2004 (Studi di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
  446. EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR DINAS PENDAPATAN KOTA BATU DALAM TERCAPIANYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Dinas Pendapatan Kota Batu)
  447. USAHA PERHUTANI DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN KAYU JATI (Studi Tentang Tingkat Pencurian Kayu Jati di lingkungan Perhutani KPH Ngawi Di Desa Planglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)
  448. FUSI DELAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 1999 YANG TIDAK LOLOS “ELECTORAL TRESHOLD” MEMBENTUK PARTAI SARIKAT INDONESIA (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Malang)
  449. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH N0. 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Di Dinas Kimpraswil)
  450. EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI
"Apa lagi yang Anda tunggu, kesempatan terbaik tidak akan bertahan lama."

OK Angga,

Beri Saya Paket "Mega Skripsi" Anda beserta semua bonus-bonusnya.

PESAN SEKARANG JUGA

NB 1 : Saya mendapatkan order 10 - 20 paket per hari dan semakin bertambah setiap harinya. Karena itu segeralah pesan sekarang karena harga bisa berubah sewaktu waktu.
NB 2 : Khusus jurusan informatika, sebagian skripsi dilengkapi dengan source code (program)
NB 3 : Ada bonus tambahan lagi jika Anda memesan sekarang. Silakan klik di sini untuk melihat bonus tambahannya.

0 komentar:

Poskan Komentar

"Apa lagi yang Anda tunggu, kesempatan terbaik tidak akan bertahan lama."

OK Angga,

Beri Saya Paket "Mega Skripsi" Anda beserta semua bonus-bonusnya.


PESAN SEKARANG JUGA

NB 1 : Saya mendapatkan order 10 - 20 paket per hari dan semakin bertambah setiap harinya. Karena itu segeralah pesan sekarang karena harga bisa berubah sewaktu waktu.

NB 2 : Khusus jurusan informatika, sebagian skripsi dilengkapi dengan source code (program)

NB 3 : Ada bonus tambahan lagi jika Anda memesan sekarang. Silakan klik di sini untuk melihat bonus tambahannya.

 

 

Jabat erat,

 

Angga Eka, S.Kom
pengelola : www.duniaskripsigratis.com
HP : 0878 4737 0563
email : duniaskripsigratis@gmail.com

Pembayaran | Bonus tambahan | Kontak kami | Order Mega Download Skripsi

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews