Skripsi Komunikasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal.

          Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang kompleksitasnya jelas terlihat melalui jenis, peringkat, bentuk dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi yang begitu dinamik dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi terutama dengan timbulnya salah faham dan konflik

Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar.

Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. sesama dalam kelompok dan masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada bawahan. Sisi kedua antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-masing komunikasi tersebut mempunyai polanya masing-masing.

 Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam perkantoran. Menurut Kohler ada dua model komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perkantoran ini. Pertama, komunikasi koordinatif, yaitu proses komunikasi yang berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian (subsistem) perkantoran. Kedua, komunikasi interaktif, ialah proses pertukaran informasi yang berjalan secara berkesinambungan, pertukaran pendapat dan sikap yang dipakai sebagai dasar penyesuaian di antara sub-sub sistem dalam perkantoran, maupun antara perkantoran dengan mitra kerja. Frekuensi dan intensitas komunikasi yang dilakukan juga turut mempengaruhi hasil dari suatu proses komunikasi tersebut.

Dalam hal komunikasi yang terjadi antar pegawai, kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi (perkantoran) menjadi semakin baik. Dan sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dapat berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal.

Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan dan memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku, yang direkflesikan dalam kenaikan produktifitas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang merupakan salah satu organisasi formal di lingkungan aparatur pemerintah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan khususnya kota Palembang. Program-program kerja yang dirancang bertujuan untuk menmpromosikan dan melindungi bidang kepariwisataan yang merupakan aset negara yang sangat penting sehingga sangat diharapkan kinerja yang optimal yang dapat diwujudkan melalui peranan komunikasi yang efektif supaya dapat memenuhi peran dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara ini.

Melihat pengaruh yang sangat penting antara proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi khususnya komunikasi interpersonal antar pegawai dengan tingkat kinerja pegawai maka penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut :

1.  Masih kurangnya komunikasi interpersonal yang terjadi antar pegawai.
2. Masih banyak ditemukan kendala atau hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi interpersonal.
3. Kurang optimalnya kinerja pegawai akibat buruknya proses komunikasi interpersonal yang terjadi.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang ?”.

1.3 Pembatasan Masalah

1.      Penelitian dibatasi pada permasalahan komunikasi interpersonal yang terjadi pada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

2.      Hanya terbatas pada pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Palembang.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

            Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1.      Untuk mengetahui proses komunikasi interpersonal antar pegawai.

2.      Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi selama proses komunikasi interpersonal.

3.      Untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai akibat pengaruh proses komunikasi interpersonal.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.      Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dalam hal peningkatan kinerja pegawai.

2.      Dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya mengenai komunikasi interpersonal dalam sebuah organisasi.

3.      Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Negara Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi Stisipol Candradimuka Palembang.

1.6 Kerangka Pemikiran

      Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kinerja pegawai. Menurut defenisi Carl I. Hovland “Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator)  menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan)”.

Salah satu jenis komunikasi yang sangat penting adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara beberapa pribadi yang memungkinkan respon verbal maupun nonverbal berlangsung secara langsung. Dalam operasionalnya, komunikasi berlangsung secara timbal balik dan menghasilkan feed back secara langsung dalam menanggapi suatu pesan. Komunikasi yang dilakukan dengan dua arah dan feed back secara langsung akan sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Onong U. Effendy yang mengatakan bahwa, “Efektifitas komunikasi antar pribadi itu ialah karena adanya arus balik langsung”.

Di dalam suatu organisasi khususnya perkantoran, proses komunikasi adalah proses yang pasti dan selalu terjadi. Komunikasi adalah sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam perkantoran. Perkantoran yang berfungsi baik, ditandai oleh adanya kerjasama secara sinergis dan harmonis dari berbagai komponen. Suatu perkantoran dikonstruksi dan dipelihara dengan komunikasi. Artinya, ketika proses komunikasi antar komponen tersebut dapat diselenggarakan secara harmonis, maka perkantoran tersebut semakin kokoh dan kinerja perkantoran akan meningkat.

Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan dan memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku, yang direkflesikan dalam kenaikan produktifitas. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat didukung dari tingkat kinerja pegawai yang sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi yang terjadi antar pegawai.

Read more »

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA SIMPANAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 1993.I –2003.IV DALAM JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1        LATAR BELAKANG

Berdirinya IDB (Islamic Development Bank) pada sidang menteri keuangan di Jeddah tahun 1975, menjadi titik awal gagasan pendirian bank-bank syariah di berbagai negara. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki (Antonio, 2001:21).

Pada tahun 1985, sistem perbankan syariah dalam lingkup internasional mampu memobilisasi dana sebesar US $ 5 milyar yang sampai tahun 1999 telah meningkat menjadi US $ 80 milyar. Beberapa institusi keuangan konvensional, seperti Citibank, JP morgan, Deutsche Bank, ABN Amro dan American Express telah mengenalkan produk tanpa bunga kepada konsumennya. Demikian pula perusahaan-perusahaan multinasional seperti General Motors, IBM, dan Daewoo Corporation yang telah memulai menggunakan jasa keuangan tanpa bunga ini (Haron dan Ahmad, 2000 :1)

Berkembangnya bank syariah di kancah internasional, memberi pengaruh bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Mengingat Indonesia berpenduduk 88 persen muslim (Sensus Penduduk, 2000), maka pantaslah bila awal pendiriannya kental dengan peluang captive market yang dimiliki Indonesia.

Awal tahun 1980-an, diskusi mengenai ekonomi Islam mulai dilakukan. Bahkan uji coba dalam relatif terbatas telah dilakukan. Diantaranya adalah BaitutTamwil Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Prakarsa lebih khusus bagi pendirian bank Islam baru dimulai tahun 1990. MUNAS IV MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) pada agustus 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia (Antonio, 2001: 24).

1 Mei 1992 berdirilah bank syariah pertama di Indonesia; Bank Muamalat Indonesia, dengan total komitmen modal disetor Rp 106.126.382.000,- Namun, perangkat hukum operasinya dalam UU No.7 tahun 1992  belum memuat sistem syariah yang memadai. Baru di era reformasi, UU No.10 tahun 1998 memuat secara rinci landasan operasi bank syariah dan memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001: 25).

Pengesahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membuka peluang yang kian luas bagi pengembangan bank syariah. Bukan hanya menyebut bank syariah dan bank konvensional secara berdampingan, tapi undang-undang ini juga memuat prinsip produk perbankan syariah seperti murabahah[1], salam[2], istisna[3], mudharabah[4], musyarakah[5] dan ijarah[6]. Undang-undang ini memberikan efek perlakuan yang sama diantara bank syariah dan konvensional, padahal saat itu baru ada satu bank syariah dan sekitar 70 BPR syariah[7].  

Perkembangan syariah dapat dilihat dari jaringan kantor perbankan syariah, yang di tahun 1998 baru ada satu bank umum dengan 10 kantor cabang; 1 kantor cabang pembantu; serta 19 kantor kas, menjadi 2 bank umum syariah dengan 123 kantor; 7 unit usaha syariah pada bank umum konvensional yang tersebar dengan 39 kantor; serta 85 BPRS. Diakhir tahun 2003 jumlah bank syariah telah genap sepuluh buah. Apabila dilakukan pembedaan dengan menggunakan konsep full Islamic banking dan konsep Dual Banking System,  hingga tahun 2000 terdapat dua bank dengan konsep full islamic Banking (Bank Muamalat dan bank Syariah Mandiri) dan dua bank konvensional yang membuka branch syariah (Bank IFI dan BNI Syariah). Sepanjang tahun 2001 – 2003 terdapat enam bank konvensional lainnya yang membuka branch syariah.(lihat tabel 1.1)

 Tabel 1.1

Jumlah Kantor Bank Syariah

2001 – Desember 2003

Kelompok Bank	2001				2002				2003
	KP/ UUS	KC	KCP	KK	KP/UUS	KC	KCP	KK	KP/ UUS	KC	KCP	KK
Bank Umum Syariah Islamic Commercial Banks : 1.     Bank Muamalat Indonesia 2.     Bank Syariah Mandiri	2 1 1	36 13 23	5 5 0	43 37 6	2 1 1	43 13 30	11 7 4	59 46 13	2 1 1	74 33 41	20 8 12	113 80 33
Unit Usaha Syariah Islamic Banking Unit: 1.     Bank IFI 2.     Bank Negara indonesia 3.     Bank Jabar 4.     Bank Rakyat Indonesia 5.     Bank Danamon 6.     Bank Bukopin 7.     Bank Intl Indonesia 8.     HSBC	3 1 1 1 - - - - -	12 1 10 1 - - - - -	0 0 0 0 - - - - -	0 0 0 0 - - - - -	6 1 1 1 1 1 1 1 -	25 1 12 3 2 5 2 - -	0 0 0 0 0 0 0 - -	0 0 0 0 0 0 0 - -	8 1 1 1 1 1 1 1 1	42 1 12 4 11 10 2 2 0	6 0 5 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Islamic Rural Banks	81	0			83	0	0	0	84	0	0	0
TOTAL	86	48	5	43	91	68	11	59	94	116	26	113

             Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2003, Bank Indonesia

             Ket :

             KP             = Kantor Pusat

             UUS           = Unit Usaha Syariah

             KC             = Kantor Cabang

             KCP           = Kantor Cabang Pembantu

             KK            = Kantor Kas

Selain itu perkembangan bank syariah terlihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank syariah meningkat tajam dari Rp. 463,45 miliar di tahun 1997 menjadi Rp. 4,33 triliun pada oktober 2003. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah juga mengalami peningkatan dari Rp. 490,20  miliar  di tahun 1997 menjadi Rp 4,68 triliun pada oktober 2003. Sejalan dengan itu, profit yang dikumpulkan meningkat dari Rp. 25,14 miliar di tahun 2000 menjadi Rp 88,935 triliun pada November 2003. Akhir desember 2002 total aset perbankan syariah berjumlah 4.045.235 juta, meningkat sebesar 48,789% dibandingkan posisi Desember 2001. Namun, ditinjau dari perbankan nasional, peran perbankan syariah amatlah kecil dibandingkan Bank konvensional. Total aset perbankan syariah hingga maret 2003 hanya menyumbangkan  0,42 % dari total aset perbankan nasional. Lebih lengkap disajikan dalam tabel 1.2 dan 1.3

            Tabel 1.2

Pangsa Perbankan Syariah terhadap Total Bank

Maret 2003

	Perbankan Syariah		Total Bank
	Nominal	% terhadap perbankan nasional
Total Aset	4.63	0.42 %	1100
Dana Pihak ketiga	3.32	0.40 %	833.4
Kredit	3.66	0.87 %	420.52
LDR/FDR*)	110.22
NPL	3.96

    *) FDR               = Financing extended/Deposit Fund

        LDR                = Credit extended/Deposit Fund

    Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia,Maret 2003

Tabel 1.3

Komposisi Dana Pihak Ketiga (Deposit Fund) Perbankan Syariah

(juta rupiah)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*)
Giro Wadiah	78.122	68.008	86.703	219.413	299.982	358.964	548.350
Tabungan Mudharabah	98.671	102.836	175.250	336.051	590.872	815.308	10252.202
Deposito Mudharabah	286.664	221.075	324.614	483.539	915.512	1.743.454	2.534.426
Total	463.457	221.075	324.614	483.539	915.512	1.743.454	4.334.978
Pertumbuhan (%)		- 15.43	49.67	77.13	73.86	61.52	48.57

*) sampai Agustus 2003

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Read more »